REVIEW BOOK; BUDAYA POLITIK

BOOK REVIEW
Judul: Politik Indonesia-Transisi Menuju Demokrasi
Pengarang: Afan Gaffar
Penerbit: Pustaka Pelajar
Konsentrasi Ulasan: Bab 3
Perihal: Budaya Politik
Halaman: 95-121

Pengantar
Didalam buku yang ditulis oleh Affan Gafar ini, berisikan tentang apa-apa saja yang diperkuat dalam politik indonesia khususnya pasca reformasi dan juga khusus dalam konsentrasi ulasan pada Bab 3, perihal tentang budaya politik indonesia. Hal yang menarik dalam budaya yang ternyata juga adalah sebagai cerminan dari sikap mental suatu organisme ataupun individu yang terhimpun dalam sebuah wilayah .
Sikap mental melahirkan tindakan kerja, yang akan menciptakan kebiasaan kerja jika dilakukan berulang-ulang hingga menjadi nilai yang mendarah daging sehingga berwujud pada tabiat kerja. Bila tabiat kerja tersebut dimiliki oleh sebagian besar orang, maka akan berjung kepada budaya suatu daerah.
Dituliskan oleh pengarang bahwasanya budaya politik sudah tidak lagi diminati oleh para ilmuawan politik, yang disebabkan oleh beberapa hal :
A. Penjelasan yang bersifat struktural dalam memahami politik diindonesia kurang representative bila dibandingkan dengan penjelasan bersifat lain.
B. Penjelasan yang bersifat alternatif yang dianggap lebih representatif dan memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Sementara penjelasan kultural memperlihatkan wajah yang etnosentris dan parokial.
C. Belum terselesaikannya perdebatan tentang model penjelasan mana yang lebih baik untuk menjelasakan politik indonesia, apakah model yang bersifat strukural aatau kultural.

Dalam perkembangannya, ilmu politik juga mengalami perubahan yang dinamis sebagai ilmu sosial. Diterangkan bahwa ilmu politik setelah PD II tejadi revolusi dibidang pendekatan, seperti pendekatan kebiasaan atau behavioral approach. Terjadinya behavioral revolution ini, di dalam ilmu politik sebagaia dampak dari semakin menguatnya tradisi atau mazhab positifisme. Paham ini diperkuat dengan tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Aguste Comte dan Emile Durkheim. Sementara dalam ilmu politik di pelopori oleh Charles E.Merriam, dengan mazhab Chicago.(Somit and Tannenhaus,1967; Almond and Verba, 1963; Almond, 1990)
Budaya yang terus berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan sosial yang ada juga mempengaruhi ilmu poitik dalam perkembanganya. Jelas terlihat dari pendekatan baru yang lebih modern dengan menggunakan statistik sosial, seperti penelitian survei atau survey research. Kemudian salah satu dampak yang juga terlihat adalah semakin bayaknya bermunculan teori yang bersifat grand maupun pada tingkat mengengah (middle level theory). Kemudian juga ilmu poitik diprerkaya dengn berbagai istilah istilah baru, seperti rule adjuction, tool analysis dan lain lain-lain.
Orientasi dari budaya politik ini dapat dibuat matrik oleh affan ,yang mengakut tentang budaya politik yang bersifat parokial-kognitif, subjektif-affektif, partisipatif-evaluatif. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut ”suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terjadinya partisipasi” (Almond dan Verba, hal.178). Artinya,warga negara mempunyai keyakinan bahwa mereka memiliki kompetensi untuk terlibat dalam proses politik yang berjalan. Dan disinalah terjadinya civic culture yang digambarkan oleh Gabriel Almond
Afan Gaffar juga menekan bahwa pentingkan sosialisasi politik dalam wahana pembentukan budaya politik. Dalam ilmu sosiologi, sosialisasi adalah proses pembelajaran terhadap sesuatu kepada individu ataupun kelompok, dan keluarga adalah agen primer dari sosialisasi tersebut, termasuk juga dalam khazanah ilmu politik. Jadi dalam buku ini juga sangat ditekankan pentingnya pembelajaran politik kepada khalayak.baik itu secara primer ataupun sekunder.
Di Indonesia juga terjadi dilema budaya politik yang mendarah daging dengan budaya politik yang dominan, dalam hal ini adalah masyarakat dari suku bangsa jawa. Bagi orang Jawa, kekuasaan itu pada dasarnya bersifat konkret, besarannya konstan, sumbernya homogen, dan tidak tidak berkaitan dengan persoalan legitimasi. Hal itu berbeda dengan masyarakat barat, dimana kekuasan itu bersifat abstrak dan berasal dari berbagai macam sumber, seperti uang, harta kekayaan, fisik, kedudukan, asl-usul, dan lain sebagainya .masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di indonesia, pada dasarnya adalah masyarakat yang hierarkis.
Salah satu budaya politik yang menonjol di indonesia adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage, baik dikalangan penguasa maupun masyarakat, yang didasarkan atas patronage. Atau, oleh James Scott (1976) disebut sebagai pola hubungan patron-client. Seperti yang dipetakan oleh Afan Gaffar, dalam proses kolusi tersebut jhuga membutuhkan perantara atau orang tengah yang disebut dengan istilah Middleman/Brooker.
Disebut juga bahwa, Indonesia adalah Negara yang cenderung Neo-patrimonalistik, yang relevan dengan rezim orde baru. Hal ini dapt kita analogikan dengan konsep neo-patrimonalistik Webber: “Dalam prakteknya secara ekplisit semua tergantung kepada pertimbangan seseorang (Soeharto): dikarenakan sikap terhadap konsentrasi penggunaan dan konsentrasi permintaannya (Soeharto) dan murni karena hubungan personal, keinginan, janji dan hak-hak istimewa .
Kemudian, adanya pesemistis dari penulis tentang sosialisasi politik: tidak memunculkan civil society. Hal ini karena pertama, anak-anak tidak dididik secra mandiri. Kedua, tingkat politisasi sebagian masyarakat rendah. Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik.

Kelebihan Buku
Dalam Bab ini Afan Gaffar telah membuat akan jalan dan silogisme secara implisit kepada pembaca tentang sebab dan akibat dari budaya politik yang harus dirobah dalam transisi indonesia menuju ruang indahnya demokrasi. Melalui pendekatn kebiasan atau pendekatan budaya dalam ilmu politik Afan dapat menerangkan secra gamblang apa dan bagaimana fenomena rezim tersebut terjadi.
Didukung dengan pendapat para ahli yang berasal dari ilmuan sosial lainya, Affan mampu mambuat buku ini menjadi ilmiah dan mendapatkan perangkat analisis (tool analysis) yang tajam dalam tiap ulasannya. Disertai dengan contoh-contoh yang konkret dan komprehensif yang memang labih banyak berada pada masa rezim orde baru Soeharto
Kemudian, Affan juga dapat mengurutkan akan sebab dan akibat tentang mengapa pendekatamn kultural tidak sepopuler ;pendekatan struktural, dan kemuadian mengenai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang mendominasi indonesia sehingga terciptanya budaya politik.
Selain itu juga Affan dapat mengambarkan asal-asul dan dasar logika kenapa dan bagaimana budaya korupsi, kolusi dn nepotisme itu dapat mengakar dalam masyarakat kita melalui patronge tendency . Serta gejala noe-patrimonilistik yang menghambat mengalirnya proses demokratisasi di indonesia.

Kekurangan Buku
Untuk keilmiahan buku ini tidak dapat kita ragukan lagi, bahkan hal ini disingkron dengan teori para ahli. Namun hal tersebut tidak akan terlepas dari kekuranganya, bila kita mengkritisi sebuah buku. Karena dalam isi dari bab tersebut tidak dapat mengeneralisasi semua kebudayaan masyarakat indonesia yang majemuk.
Kekurangan ini tidak hanya pada sampel yang diambil oleh penulis (suku bangsa dominan; Jawa) tapi juga pada pembukan dan akhiran yang sangat kontradiktif dan ironis. Seperti misal pada awalnya mengutipkan adanya sosialisasi politik yang sangat diperlukan dalam politisasi masyarakat dan sangat dibutuhkan dalam proses transisi demokrasi, kata-kata yang provokatif tersebut dapat menjadikan ungkapan ekspresi optimisme dari penulis.
Namun pada akhir pada penulisan, penulis membuat tulisan yang lebih merajuk kepada rasa pesimistis dan rasa ketertinggalan ketimbang bangsa-bangsa di barat. Hal ini ditandai dengan subtittle yang berbunyi ”sosialiasasi politik: tidak memunculkan civil society” . Bahasa yang provokatif dan sangat suram tersebut didukung lagi oleh contoh-contoh yang up date, dan sesuai dengan realita dan kebudayaan masyarakat pada umumnya.
Yang menarik adalah penulis mengatakan bahwa proses pendidikan yang terbuka adalah pendidikan politik yang didapat dari media massa . Namun timbulah pertanyan senetral apakah media masaa pada saat ini, dan seberapa cerdas masyarakat dalam mengkritisi setiap informasi yang datang. Jangan sampai indonesia menjadi the one nation controlled by the media.
Terlebih sekarang ini juga media dalam genggaman sejumlah megalomaniak politik yang tidak lagi berorientasi dalam usaha mencerdaskan rakyat dan dalam tiap penyampaiannya juga dapat dikatakan provokatif dan masyarakatpun tidak dapat menemukan berita yang berimbang.

Kesimpulan
Pada dasarnya, buku ini terbilang baik untuk memahami tentang sebab dan akibat, apa, kenapa dan bagaimana realita dan fenomena budaya politik itu terjadi. Buku ini juga memiliki cakrawala yang terukur dan bukan hanya menghajatkan peremajaan unsur, tapi juga menyiapkan basisi bufdaya yang matang.
Pendidikan dan sosialaisasi politik telah ada ditulis oleh Tan Malaka, secara implisit dalam Madilog dan eksplisit dalam Aksi Massa. Buku ini juga dapat sebagai bahan verifikasi dari budaya politik dan sosialisai politik kedepannya. Namun agar lebih berimbang juga dibutuhkan referensi lain yang menyangkut transisi reformasi. Jadi, butuh menyegerakan gerakan besar dan konsisten untuk menggerakan roda demokratisasi.