Senin, 10 Januari 2011

Inilah 10 Kabar Buruk Soal Ekonomi ala SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ada 10 berita buruk (bad news) yang akan dihadapi Indonesia dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Ke-10 hal ini akan menjadi tantangan ekonomi bagi Indonesia.

"Sekarang kita masuk dalam bad news-nya. Bukan apa-apa, untuk memacu kita berbuat lebih baik lagi. Ini adalah 10 tantangan utama," kata SBY saat memberikan pengantar dalam acara Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan tahun 2011 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (10/1/2011).

Pertama, terjadinya inflasi kenaikan harga, pangan, dan energi. Kedua, APBN yang dikelola dengan baik agar aman, dan sustain mengalami permasalahan dan tekanan, yaitu angka subsiidi yang besar.

"Oleh karena itu, ke depan subsidi harus lebih tinggi lagi. Kemudian permasalahan lain sudah dialokasikan perbelanjaan modal yang belum optimal dan benar belum mencapai 100 persen. Ini menyebabkan stimulasi pertumbuhan dan belum capai titik optimal," katanya.

Ketiga, masih kurangnya infrastruktur termasuk listrik, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Indonesia. Infrastruktur listrik itu diperlukan untuk pembangunan Indonesia.

Keempat, meskipun telah mengalami perbaikan, masih ada hambatan terhadap investasi di seluruh Tanah Air, terutama dari segi perizinan dan kepastian hukum.

Kelima, penyimpangan dan korupsi masih saja terjadi. Harus kita akui termasuk korupsi kolusi di pemerintahan pusat maupun daerah. Termasuk kolusi di sektor perpajakan.

Keenam, sejumlah praktek usaha pertambangan dan kehutanan masih merusak lingkungan. "Saya minta gubernur untuk lebih keras terhadap perusahaan pertambangan yang lalai, saya akan datang untuk melihat," tegasnya.

Ketujuh, money politik makin berkembang. Fenomena politik uang tampak berkembang kalau dibiarkan akan mencederai demokrasi dan martabat.

Kedelapan, sejumlah kewajiban pelayanan kepada rakyat belum berjalan baik, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan terhadap kaum marjinal.

Kesembilan, perlindungan dan bantuan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih memiliki kekurangan dan kelemahan mulai dari daerah, pusat, dan luar negeri (LN).

Kesepuluh, sejumlah daerah dan jajaran pemerintah pusat (pempus) masih belum memiliki kesiapan kesiaagaan dan kesigapan di dalam mengatasi bencana alam. "Padahal daerah kita rawan dengan bencana," ungkapnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar